TEMON BERGERAK MBENERKE PUTUSAN SING ORA BENER

Berawal dari di rencana pembangunan Bandara di daerah Temon, Kulon Progo. Pemerintah mengeluarkan IPL (Izin Penetapan Lokasi). Yang akan merampas dan menghilangkan kehidupan warga yang terdampak pembangunan bandara. Rakyat yang tergabung dari WTT (Wahana Tri Tunggal)  menggugat IPL. Karena IPL adalah senjata dari negara untuk merampas masa depan warga yang terdampak rencana pembangunan bandara. Warga WTT mengajukan gugatan Ke PTUN yang akhirnya dimenangkan oleh warga WTT karena IPL tidak sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kulon Progo yang berbeda dengan RTRW Provinsi dan nasional. Pemerintah tetap memaksakan IPL dengan mengajukan kasasi ke tingkat MA (Mahkama Agung).

Di tingkat MA hakim agung khilaf sehingga mengabulkan IPL yang jelas-jelas melanggar RTRW dan cacat hukum. Dengan senjata IPL investor yang berkolaborasi dengan pemerintah memaksakan kehendak membangun bandara di lahan subur yang di tempati oleh warga. Rencana pembangunan bandara yang sesungguhnya menghancurkan tatanan sosial dan menghilangkan berhektar-hektar lahan produktif serta kehidupan warga tetap dipaksakan dibangun,sehingga sekarang sudah memasuki tahap pengukuran lahan.

Hari ini warga temon yang tergabung daam WTT melakukan aksi TEMON BERGERAK MBENERKE PUTUSAN SING ORA BENER; temon bergerak memebenarkan keputusan yang tidak benar. Hari ini Warga WTT mengajukan PK (Peninjauan Kembali) atas keputusan hakim MA yang Khilaf saat menentukan keputusan kasasi.

Maka kami Warga WTT Menuntut:

MENGECAM KERAS PEMATOKAN TANAH

Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 456 K/TUN/2015 terkait kasasi yang diajukan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atas putusan pengadilan tingkat pertama di pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang mengabulkan gugatan para Petani terhadap surat keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang penetapan lokasi pembangunan Bandara di Temon, Kulon Progo, Yogyakarta, saat ini TIM pembebasan lahan yang sudah dibentuk sudah melakukan pengukuran sekaligus pematokan tanah-tanah yang dimiliki warga Temon, Kulon Progo. Pengukuran ini dilakukan setelah adanya proses Sosialisasi Pembebasan Lahan terhadap warga Kulon Progo. Namun dalam proses Sosialisasi ini, banyak warga Kulon Progo yang menolak adanya pembebasan lahan pertanian produktif milik  mereka. Dan kemudian banyak warga yang juga menolak pembebasan lahan, dikarenakan tidak adanya kejelasan terkait ganti rugi tanah warga yang mempunyai bangunan seperti Hotel dan tambak di pesisir. Kemudian juga banyak warga yang menolak karena masih mempunyai keraguan dengan kejelasan terkait relokasi warga yang terdampak. Warga yang terdampak pembangunan Bandara akan di relokasikan di tanah-tanah kas desa, akan tetapi tanah kas desa menjadi tanah Bengkok dikalangan pamong desa. Apalagi jika dilihat jumlah warga yang terdampak saat ini, tanah kas desa tidak cukup untuk menampung semua warga yang terdampak.

Kemudian, pada dasarnya pematokan ini tidaklah sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 15 Tahun 1975, yang mengatakan bahwasannya Pembebasan atas Tanah dapat dilakukan apabila telah diperoleh kata sepakat antara pemegang kesepakatan baik menyangkut teknis dan pelaksanaan, maupun mengenai besar dan ganti rugi. Melihat proses pematokan tersebut masih belum tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka seharusnya pematokan tanah-tanah warga Kulon Progo tidak seharusnya dilakukan, di karenakan masih adanya warga yang menolak atas pematokan tersebut.

Proses pematokan yang dalam realisasinya sangat dipaksakan oleh pemerintah memunculkan banyak reaksi penolakan dari banyak warga. Bukan hanya WTT saja yang bereaksi, begitu pula warga yang lain. Proses pematokan yang sangat dipaksakan ini menimbulkan gejolak sosial bagi masyarakat. Ada beberapa kejadian pertentangan antar tetangga yang berdebat tentang masalah batas-batas lahan semisal. Bahkan antar saudara sekandung yang lahan warisannya belum sah dipecah berdasarkan hukum. Hal-hal tersebut yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah yang hanya sepihak memaksakan kehendaknya untuk segera merealisasikan proyek pembangunan Bandara. Proses pemaksaan yang tanpa memperhitungkan dampak akan berakibat fatal dalam keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat Temon yang sudah terbentuk puluhan tahun kiranya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Proyek pembangunan ini mau tidak mau akan merubah alur kehidupan masyarakat Temon yang sudah terbentuk sebelumnya. Maka dari itu kami selaku warga terdampak yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) dan Persatuan Pemuda Anti Diktator (PREDATOR) mengecam keras pematokan tanah yang dilakukan TIM pembebasan lahan. Dan akan tetap melakukan penolakan pembangunan Bandara diatas lahan pertanian produktif.

ALASAN KAMI BERTAHAN DI PESISIR KULON PROGO

Pesisir Kulon Progo merupakan lahan pertanian produktif yang mampu menghasilkan padi, cabai, semangka, melon, jagung, pepaya, kelapa, dan tanaman sayur mayur. Tidak hanya pertanian yang ada dipesisir Kulon Progo namun juga ada perternakan, perikanan, kesenian, dan cagar budaya. Perternakan yang ada di pesisir Kulon progo merupakan aset pendukung terbesar penghasilan petani yang mampu menghasilkan pupuk kandang untuk tanaman yang petani tanam. Disisi lain petani juga memiliki sumber penghasilan lain tidak hanya dari pertanian maupun perternakan tapi juga dari hasil Pariwisata pantai Glagah yang ramai pengunjung dan hasil perikanan yang melimpah. Pesisir Kulon Progo juga memiliki kesenian dan cagar budaya seperti Jathilan, Angguk, Karawitan, Campur sari, Situs purbakala yang ada di Sidorejo, Gunung lanang, dll. Namun semenjak ada rencana pembangunan bandara di pesisir Kulon Progo petani menjadi resah karena pembangunan ini akan menggusur lahan pertanian dan pemukiman petani. “Kami akan tetap bertahan dipesisir Kulon Progo karena kami hanya bisa bertani dan jika disuruh pindah apakah kami masih bisa makan? Kami hanyalah petani yang rata-rata berpendidikan rendah jika kami di iming-imingi bekerja dibandara bertaraf internasional apakah mungkin petani yang berpendidikan rendah bisa bekerja dibandara bertaraf internasional sedangkan sarjana yang sudah S1 masih sulit untuk bekerja di bandara. Yang kami inginkan hanyalah bisa bekerja sebagai petani dan mampu menyekolahkan anak cucu kami setinggi-tinginya agar mereka tidak dibodohi seperti petani saat ini. Mungkin mereka menggunakan dasar kepentingan umum untuk merampas hak kami tapi mereka lupa bahwa kebutuhan manusia adalah Sandang, Pangan, dan Papan. Apakah pangan yang dihasilkan petani tidak untuk kepentingan umum? Kami disini sudah makmur, jika daerah lain kebanjiran dan kekeringan daerah kami tidak pernah kebanjiran apalagi kekeringan. Dengan panen yang melimpah kami sudah bersyukur”( ujar Ekza ). Pesisir kulon progo disinilah kami lahir, disinilah kami makan, dan disinilah kami mati itulah yang petani kulon progo katakan jika bandara tetap akan dibangun di Temon maka tidak ada pilihan lain selain LAWAN. Petani kulon progo akan terus menolak adanya bandara di kulon progo dengan adanya Wahana Tri Tunggal (WTT) dan Persatuan Pemuda Anti Diktator (PREDATOR) membuktikan jika petani sungguh-sungguh keberatan dengan adanya bandara di kulon progo. Kriminalisasi, Intimindasi, Diskriminasi, dan Pembodohan sudah pernah dirasakan oleh WTT karena menolak adanya pembangunan bandara. Bukalah hati nurani kalian dan biarkan Petani kulon progo hidup dengan nyaman dan tentram sebagai petani.

Konflik agraria yang terjadi di indonesia kian menajam seiring dengan adanya proyek Masterplain Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang memiliki semboyan harus dan wajib terealisasi. Salah satu proyek MP3EI yang mengakibatkan konflik antara petani dengan para pemodal adalah di kulon progo, perampasan tanah yang terjadi di kulon progo selain penambangan pasir besi yang melibatkan pt. JMI ada juga pembangunan bandara yang melibatkan pt angkasa pura 1 yang berkolaborasi dengan investor asal india GVK Power. Kedua proyek besar tersebut mengakibatkan konflik antara pihak pemrakarsa dengan warga, penambangan pasir besi mendapatkan penolakan keras dari Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) dan Gerakan Revolusioner Pemuda Selatan (GARUDA SELATAN) sedangkan proyek pembangunan bandara juga mengakibatkan perlawanan dari warga terdampak mereka tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) dan Persatuan Pemuda Anti Diktator (PREDATOR). Keempat organisasi ini konsisten menolak perampasan tanah rakyat tanpa syarat. Perjuangan dari 4 organisasi perlawanan rakyat ini telah menyisahkan 5 petani yang dikriminalisasikan, kelima petani itu adalah 1. Tukijo (PPLP) 2. Sarijo (WTT) 3. Wasio (WTT) 4. Wakidi (WTT) 5. Tri Marsudi (WTT). Kelima petani tersebut dikriminalisasikan karena menolak perampasan tanah yang terjadi di pesisir selatan kulon progo yang akan menggusur habis lahan pertanian produktif, tempat wisata, cagar budaya, dan tempat umum lainya. Selain itu perampasan tanah ini akan mengakibatkan kerusakan alam dalam jumlah besar seperti hilangnya gumuk pasir yang terhampar dari pantai parangtritis sampai pantai congot yang berfungsi sebagai benteng terhadap bencana tsunami. Alasan petani lainya menolak adanya penambangan pasir besi dan pembangunan bandara adalah hilangnya mata pencaharian mereka sebagai petani yang dapat menyerap tenaga kerja buruh tani dari berbagai tempat. Upaya penolakan terus berlanjut hingga saat ini karena petani pesisir selatan kulon progo sudah puas dengan hasil panen mereka yang melimpah, namun pihak pemrakarsa yang berkolaborasi dengan pemkab kulon progo terus nglotot ingin menambang pasir besi dan membangun bandara di pesisir selatan kulon progo. Upaya yang dilakukan pihak pemrakarsa selain kriminalisasi terhadap petani juga adanya intimindasi, pembodohan terhadap petani, represifitas aparat terhadap petani, dll. Upaya yang dilakukan pihak pemrakarsa terhadap petani tidak membuat perjuangan kaum tani pesisir selatan kulon progo takut, namun malah sebaliknya penolakan yang dilakukan ke 4 organisasi tersebut semakin kuat. Ke 4 organisasi perlawanan rakyat tersebut sekarang sudah menjalin hubungan baik dan saling membantu dalam upaya penolakan perampasan tanah yang terjadi di kulon progo yang semakin memanas. Satu hal yang harus dipertanyakan, apakah penambangan pasir besi dan pembangunan bandara untuk kemakmuran rakyat? Mereka petani pesisir selatan kulon progo jelas lebih tau bahwa penambangan pasir besi dan pembangunan bandara hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, sedangkan petani harus menderita karena tanahnya akan dirampas oleh rezim yang tidak pernah berpihak kepada rakyatnya.

#HIDUP RAKYAT

#SAVE PETANI

#SAVE PPLP

#SAVE PREDATOR

#TANAH MILIK RAKYAT

Selama 10 tahun terakhir konflik agraria (pertanahan) di indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut laporan konsorium pembaharuan agraria (KPA), semenjak tahun 2004-2014 konflik agraria di indonesia tercatat sebanyak 1.520 konflik dengan luas areal 6.541.951,00 hektar yang melibatkan sebanyak 85 petani kehilangan nyawa, 633 petani dianiyaya, 110 petani ditembak, dan 1.395 petani dikriminalisasi dan ditahan oleh negara. Konflik agraria semakin meluas seiring dengan meluasnya proyek Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),terutama pada pembangunan infrastruktur. KPA mencatat konflikagraria tertinggi terjadi pada proyek proyek pembangunan insfrastruktur, sedikitnya telah terjadi 215 konflik agraria (45,55%). Salah satunya ialah pembangunan insfrastruktur Bandara Internasional di Kecamatan Temon Kulon Progo yang melibatkan Pt.Angkasa Pura 1 yang berkolaborasi dengan perusahaan asal india GVK Power yang rencananya akan membangun Bandara Internasional seluas 645,68 hektar yang akan menggusur lahan pertanian produktif, cagar budaya, tempat wisata, dan pemukiman warga. Program Pemerintah Indonesia untuk pembangunan megaproyek bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten, Kulon Progo, telah   memicu  warga di 6 (Enam) Desa yakni: (Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo,Temon,danKulon)KecamatanTemon,untukmenolak adanya pembangunan megaproyek bandara, karena akan menggusur habis lahan pertanian produktif dan tanah hak milik warga sekitar. Oleh karena itu warga adanya pembangunan megaproyek bandara di Temon, dengan tujuan agar petani tidak kehilangan mata pencaharianya setiap hari. Menolak Kalau lahan pertanian dan tanah hak milik  petani akan digusur maka  aktivitas produksi petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun akan hilang, sebab tanah adalah kehidupan bagi manusia,dan tanah merupakan alat produksi para PETANI. Pemerintah seharusnya mengetahui bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia  tidak lepas dari kelas petani yang turut memproklamirkan kemerdekaan 1945. Namun, pada pemerintahan Orde Baru hingga saat ini tidak pernah menghormati atau menghargai jasa petani. Lebih lagi pada era pemerintahan SBY-Boediono yang telah mengesahkan Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pada tahun 2011 untuk menopang pasar bebas. Adapun dalam Perpres (MP3EI) tersebut terdapat program baru di Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Kulonprogo akan dibangun bandara Internasional yang nantinya akan merampas tanah rakyat seluas 645,68 hektar. Tetapi kalau dilihat dari pembangunannya yang bertaraf Internasional, apakah benar hanya membutuhkan tanah seluas 645,68 hektar. Bandara Kualanamu saja membutuhkan ±1.800 hektar, apa mungkin bandara bertaraf Internasional hanya membutuhkan tanah seluas 645,68 hektar. Akan tetapi pemerintah  telah mengelabui rakyatnya sendiri dengan slogan “pembangunan bandara untuk kemajuan rakyat” Slogan yang disampaikan Negara untuk rakyat itu adalah penipuan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Semenjak munculnya pembangunan bandara telah memunculkan penolakan keras dari rakyat Temon yang tergabung dalam WTT (Wahana Tri Tunggal) dan PREDATOR (Persatuan Pemuda Anti Diktator). Rakyat kini telah memahami tentang pembangunan megaproyek bandara yang nantinya akan mengganggu keberlangsungan hidup mereka. alasan warga menolak adanya pembangunan bandara di temon adalah:

1. Karana pesisir selatan kulon progo khususnya kecamatan Temon adalah areal pertanian produktif dan masih banyak lahan yang mungkin bisa dijadikan lokasi mengingat pernah ada wacana lokasi Bandara baru Yogyakarta akan di bangun di wilayah lainnya yang mungkin tidak mengganggu aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat. 
2. Lahan konsesi pembangunan bandara seluas 645,68 hektar tersebut merupakan lahan yang menjadi kehidupan masyarakat baik untuk kehidupan sehari-hari maupun mata pencaharian. Lahan itu terdiri dari 80 persen lahan Hak Milik Masyarakat yang bersertifikat, leter C dan 20 persen tanah merah (tanah Negara bebas dan milik Paku Alaman).
3. Lahan 645,68 Hektar yang akan dijadikan proyek pembangunan bandara merupakan wilayah pemukiman yang terdapat Enam Desa terdiri dari Desa Glagah (2.720), Palihan (2.164), Sindutan (2.003), Jangkaran (1.681), Kebonrejo (1.317), dan Temon Kulon (1.616) sehingga jumlahnya 11.501 jiwa (BPS) serta ada pemukiman, tempat ibadah, sekolahan, sawah, tempat usaha yang akan digusur akibat Pembangunan Bandara di Temon.
4. Pesisir Temon memiliki lahan pertanian, yang mampu menghidupi sedikitnya 26.367 jiwa (BPS) masyarakat Temon, telah memberikan lapangan pekerjaan baik bagi penduduk setempat maupun di luar daerah (sebagai buruh petik, tengkulak, penyedia pupuk dan benih).

Dampak bagi warga:

1. Menggusur Lahan Hortikultura dan Pemukiman.
Akan menggusur kawasan lahan produktif yang sampai saat ini telah memberikan keuntungan masyarakat setempat ataupun masyarakat sekitar, baik materi maupun non materi (jasa lingkungan, kelembagaan, dan pengembangan pengetahuan masyarakat) dan ada pemukiman di Enam Desa diantaranya Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo, dan Temon Kulon serta, tempat ibadah, sekolahan, sawah, tempat usaha yang akan digusur akibat Pembangunan Bandara di Temon.
2. Penghapusan Lapangan Kerja yang Sudah Diciptakan oleh Petani
Lahan produktif di pesisir Temon telah memberikan lapangan pekerjaan baik bagi penduduk setempat maupun di luar daerah (sebagai buruh petik, tengkulak, penyedia pupuk dan benih). Dengan rencana pembangunan bandara ini akan meningkatkan angka pengangguran usia produktif, baik di kawasan pesisir maupun sekitarnya.
3. Gangguan Bagi Penyediaan Kebutuhan Bahan Pokok
Lahan pesisir tersebut mampu menghasilkan berbagai macam kebutuhan poko masyarakat, sayur-mayur, buah dan sebagainya, sehingga menjadi penyedia kebutuhan cabai terutama di Yogyakarta, Jakarta dan Sumatera.
4. Menghilangkan Ekosistem Gumuk Pasir
Pesisir di Kabupaten Kulon Progo adalah bagian dari gugusan gumuk pasir yang memanjang dari pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, dan merupakan satu dari 14 gumuk pasir pantai di dunia dan mempunyai fungsi lingkungan sebagai benteng terhadap ancaman bencana tsunami,.
5.Tumbuhnya Konflik horizontal yang Sengaja Diciptakan oleh Pemrakarsa Bandara.
Sebelum adanya isu rencana pembangunan Bandara, masyarakat hidup damai dengan semua pihak. Rencana pembangunan Bandara ini telah menimbulkan konflik horizontal yang dipicu oleh provokasi-provokasi pemerintah dan PT. Angkasa Pura dan bahkan upaya-upaya kriminalisasi terhadap yang kontra terhadap Bandara .seperti yang dialami Sarijo, Wasio, Wakidi, dan Tri Marsudi.

Selama 10 tahun terakhir konflik agraria (pertanahan) di indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut laporan konsorium pembaharuan agraria (KPA), semenjak tahun 2004-2014 konflik agraria di indonesia tercatat sebanyak 1.520 konflik dengan luas areal 6.541.951,00 hektar yang melibatkan sebanyak 85 petani kehilangan nyawa, 633 petani dianiyaya, 110 petani ditembak, dan 1.395 petani dikriminalisasi dan ditahan oleh negara. Konflik agraria semakin meluas seiring dengan meluasnya proyek Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),terutama pada pembangunan infrastruktur. KPA mencatat konflikagraria tertinggi terjadi pada proyek proyek pembangunan insfrastruktur, sedikitnya telah terjadi 215 konflik agraria (45,55%). Salah satunya ialah pembangunan insfrastruktur Bandara Internasional di Kecamatan Temon Kulon Progo yang melibatkan Pt.Angkasa Pura 1 yang berkolaborasi dengan perusahaan asal india GVK Power yang rencananya akan membangun Bandara Internasional seluas 645,68 hektar yang akan menggusur lahan pertanian produktif, cagar budaya, tempat wisata, dan pemukiman warga. Program Pemerintah Indonesia untuk pembangunan megaproyek bandara Internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten, Kulon Progo, telah   memicu  warga di 6 (Enam) Desa yakni: (Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo,Temon,danKulon)KecamatanTemon,untukmenolak adanya pembangunan megaproyek bandara, karena akan menggusur habis lahan pertanian produktif dan tanah hak milik warga sekitar. Oleh karena itu warga adanya pembangunan megaproyek bandara di Temon, dengan tujuan agar petani tidak kehilangan mata pencaharianya setiap hari. Menolak Kalau lahan pertanian dan tanah hak milik  petani akan digusur maka  aktivitas produksi petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun akan hilang, sebab tanah adalah kehidupan bagi manusia,dan tanah merupakan alat produksi para PETANI. Pemerintah seharusnya mengetahui bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia  tidak lepas dari kelas petani yang turut memproklamirkan kemerdekaan 1945. Namun, pada pemerintahan Orde Baru hingga saat ini tidak pernah menghormati atau menghargai jasa petani. Lebih lagi pada era pemerintahan SBY-Boediono yang telah mengesahkan Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pada tahun 2011 untuk menopang pasar bebas. Adapun dalam Perpres (MP3EI) tersebut terdapat program baru di Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Kulonprogo akan dibangun bandara Internasional yang nantinya akan merampas tanah rakyat seluas 645,68 hektar. Tetapi kalau dilihat dari pembangunannya yang bertaraf Internasional, apakah benar hanya membutuhkan tanah seluas 645,68 hektar. Bandara Kualanamu saja membutuhkan ±1.800 hektar, apa mungkin bandara bertaraf Internasional hanya membutuhkan tanah seluas 645,68 hektar. Akan tetapi pemerintah  telah mengelabui rakyatnya sendiri dengan slogan “pembangunan bandara untuk kemajuan rakyat” Slogan yang disampaikan Negara untuk rakyat itu adalah penipuan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Semenjak munculnya pembangunan bandara telah memunculkan penolakan keras dari rakyat Temon yang tergabung dalam WTT (Wahana Tri Tunggal) dan PREDATOR (Persatuan Pemuda Anti Diktator). Rakyat kini telah memahami tentang pembangunan megaproyek bandara yang nantinya akan mengganggu keberlangsungan hidup mereka. alasan warga menolak adanya pembangunan bandara di temon adalah:

1. Karana pesisir selatan kulon progo khususnya kecamatan Temon adalah areal pertanian produktif dan masih banyak lahan yang mungkin bisa dijadikan lokasi mengingat pernah ada wacana lokasi Bandara baru Yogyakarta akan di bangun di wilayah lainnya yang mungkin tidak mengganggu aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat. 
2. Lahan konsesi pembangunan bandara seluas 645,68 hektar tersebut merupakan lahan yang menjadi kehidupan masyarakat baik untuk kehidupan sehari-hari maupun mata pencaharian. Lahan itu terdiri dari 80 persen lahan Hak Milik Masyarakat yang bersertifikat, leter C dan 20 persen tanah merah (tanah Negara bebas dan milik Paku Alaman).
3. Lahan 645,68 Hektar yang akan dijadikan proyek pembangunan bandara merupakan wilayah pemukiman yang terdapat Enam Desa terdiri dari Desa Glagah (2.720), Palihan (2.164), Sindutan (2.003), Jangkaran (1.681), Kebonrejo (1.317), dan Temon Kulon (1.616) sehingga jumlahnya 11.501 jiwa (BPS) serta ada pemukiman, tempat ibadah, sekolahan, sawah, tempat usaha yang akan digusur akibat Pembangunan Bandara di Temon.
4. Pesisir Temon memiliki lahan pertanian, yang mampu menghidupi sedikitnya 26.367 jiwa (BPS) masyarakat Temon, telah memberikan lapangan pekerjaan baik bagi penduduk setempat maupun di luar daerah (sebagai buruh petik, tengkulak, penyedia pupuk dan benih).

Dampak bagi warga:

1. Menggusur Lahan Hortikultura dan Pemukiman.
Akan menggusur kawasan lahan produktif yang sampai saat ini telah memberikan keuntungan masyarakat setempat ataupun masyarakat sekitar, baik materi maupun non materi (jasa lingkungan, kelembagaan, dan pengembangan pengetahuan masyarakat) dan ada pemukiman di Enam Desa diantaranya Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo, dan Temon Kulon serta, tempat ibadah, sekolahan, sawah, tempat usaha yang akan digusur akibat Pembangunan Bandara di Temon.
2. Penghapusan Lapangan Kerja yang Sudah Diciptakan oleh Petani
Lahan produktif di pesisir Temon telah memberikan lapangan pekerjaan baik bagi penduduk setempat maupun di luar daerah (sebagai buruh petik, tengkulak, penyedia pupuk dan benih). Dengan rencana pembangunan bandara ini akan meningkatkan angka pengangguran usia produktif, baik di kawasan pesisir maupun sekitarnya.
3. Gangguan Bagi Penyediaan Kebutuhan Bahan Pokok
Lahan pesisir tersebut mampu menghasilkan berbagai macam kebutuhan poko masyarakat, sayur-mayur, buah dan sebagainya, sehingga menjadi penyedia kebutuhan cabai terutama di Yogyakarta, Jakarta dan Sumatera.
4. Menghilangkan Ekosistem Gumuk Pasir
Pesisir di Kabupaten Kulon Progo adalah bagian dari gugusan gumuk pasir yang memanjang dari pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, dan merupakan satu dari 14 gumuk pasir pantai di dunia dan mempunyai fungsi lingkungan sebagai benteng terhadap ancaman bencana tsunami,.
5.Tumbuhnya Konflik horizontal yang Sengaja Diciptakan oleh Pemrakarsa Bandara.
Sebelum adanya isu rencana pembangunan Bandara, masyarakat hidup damai dengan semua pihak. Rencana pembangunan Bandara ini telah menimbulkan konflik horizontal yang dipicu oleh provokasi-provokasi pemerintah dan PT. Angkasa Pura dan bahkan upaya-upaya kriminalisasi terhadap yang kontra terhadap Bandara .seperti yang dialami Sarijo, Wasio, Wakidi, dan Tri Marsudi.

The legend princess gadhung melati

Pada jaman dahulu berdirilah sebuah kadipaten besar arah barat daya dari pusat yogyakarta sekarang yang wilayahnya meliputi karang kemuning/adi karta antara gunung jeruk dan gunung lanang ( kabupaten kulon progo sekarang sampai bagelen ).

Kadipaten itu bernama kadipaten ZIOS dengan Adipati yang terkenal bernama “Adipati Cangak Mengeng”. Adipati cangak mengeng seorang yang sakti mandra guna dan memiliki dua orang putri bernama “Nyi Sekar Kenanga dan Nyi Gadhung Mlati”

Nyi sekar kenanga merupakan putri tertua yang kesukaanya bersemedhi dan mewarisi kesaktian ayahnya, terkenal dengan kekebalanya terhadap senjata jarum jarum kecil keemasan disebut wesi kuning, sedangkan Putri Gadhung Mlati seorang yang sangat tersohor kecantikanya dan kepintaranya menari dan menyanyi jawa ( nembang jawa ). Putri gadhung mlati juga dipercaya sebagai penjelmaan Nyi Roro Kidul ( ratu laut selatan ) yang kesukaanya memakai warna hijau pupusdaun dalam hal berpakaian.

Putri gadhung mlati merupakan putri kebanggaan seluruh kadipaten sios, kecantikannya tersohor kemana mana, sehingga R. Sanjaya mengirim utusan meminang Gadhung Mlati. Raden Sanjaya adalah raja dari kerajaan pusat budha. Adipati cangak mengeng menyanggupi untuk memberikan putrinya menjadi “putri persembahan” ke kerajaan pusat budha. Waktu itu merupakan kebanggan tersendiri dan merupakan kehormatan seluruh keluarga dan rakyat kadipaten apabila seorang putri dari kadipaten dipilih menjadi putri persembahan raja.

Adipati cangak mengeng terkenal sakti, bisa berjalan diatas air maupun bernafas didalam air. Sering berjam jam semedi didalam rawa. Selain itu juga memiliki kesukaan nyabung jago ( adu jago ) dengan para adipati tetangga. Salah satunya beliau berteman akrab dengan adipati lowanu yang bernama “gagak handoko” yang wilayahnya meliputi daerah puworejo sekarang.

Ada kalanya adipati lowanu dan adipati cangak mengeng saling mengunjungi kedaerah masing masing dan memiliki kesukaan yang sama yaitu sabung jago

Adipati lowanu memiliki putra yang bernama “ki mangun sakono” yang sering mengikuti ayahnya datang ke kadipaten sios untuk adu jago. Karena beberapa kali sering bertemu, tak disangka ki mangun sakono jatuh cinta dengan putri gadhung mlati begitu juga dengan putri gadhung mlati.

Keluarga adipati lowanu sama sekali tidak tahu bahwa putri gadhung mlati merupakan putri persembahan yang harus diberikan ke kerajaan pusat.

Sehingga pada suatu hari keluarga adipati lowanu datang melamar, dengan berat hati adipati cangak mengeng menceritakan perihal putrinya yang sudah dilamar oleh raden sanjaya dari kerajaan pusat budha. Adipati lowanu terkejut tapi dia tidak pantang menyerah, dia tetap pada pendirianya meminangkan putranya. Adipati cangak mengeng tidak kuasa menolak pinangan dari sahabatnya. Tetapi bagaimanapun dia sudah membuat komitmen dengan R. Sanjaya dari kerajaan pusat budha.

Adipati cangak mengen memikirkan cara menolak pinangan tersebut meski secara halus. Lalu adipati mengatakan dia menerima pinangan tersebut asalkan adipati lowanu dapat mengabulkan 2 bebono/syarat yang diajukan yaitu daun asem sebesar satu bantal ( pepesan katul diwungkus godhong limaran gedhene sak bantal ) dan sepasang burung dara hijau bercincin emas ( manuk gemak wulune ijo sejodho seng nganggo ali ali emas ). Selang beberapa waktu adipati lowanu yang sakti mandraguna dapat mengabulkan syarat tersebut, adipati cangak mengeng menerima dua bebono tersebut dengan hati sangat tertekan. Lalu beliau mengatakan bahwa masih ada 2 syarat lagi yaitu klangenan sepasang macan putih ( simo seng wulune putih sejodho ) dan sepasan ular belang hijau berkepala jangkrik ( ulo welang ijo endase jangkrik ). Dengan mudah adipati lowanu membawa 2 syarat tersebut. Hati adipati cangak mengeng menjadi sangat gundah gulan. Beliau tidak mungkin memilih salah satu pihak karena pasti mengecewakan pihak lainya yang semuanya akan menimbulkan pertikaian perang. Masalah kerhormatan seorang putri adalah harga diri yang harus dibela mati matian oleh seluruh rakyatnya. Tidak mungkin baginya memberikan purti gadhung mlati karena sudah mengadakan kesepakatan dengan kerajaan pusat untuk persembahan bagi raja R. Sanjaya. Adipati cangak mengeng tidak mungkin mengingkari janjinya kepada R. Sanjaya untuk segera memberikan putrinya ke kerajaan pusat. Dan jika beliau menolak pinangan adipati lowanu pasti akan tersinggung dan juga akan marah serta akan mengirim pasukan untuk menyerbu kadipaten sios, namun jika beliau menolak r. Sanjaya pasti pihak kerajaan pusat budha akan marah dan menyebutnya sebagai adipati yang suka ingkar janji. Adipati cangak mengeng menghadapi dua dilema yang susah dipecahkan. Ternyata benar, setelah semua bebono sudah dipenuhi adipati lowanu menagih janji untuk memberikan putrinya sebagai mantu. Para utusan adipati lowanu bahkan mengancam kalau adipati cangak mengeng terus mengulur waktu dalam memberikan putrinya maka pasukan lowanu akan menyerbu sios. Benar adanya bulan purnama tanggal 15 bulan jawa adipati lowanu sudah membawa seluruh pasukannya yang besar menuju kadipaten sios. Adipati cangak mengeng merasa sedih, duka, menyesal, dan gundah gulana karena beliau adalah seorang yang cinta damai, tidak suka berperang apalagi bermusuhan dengan sahabatnya. Beliau tidak mau jika rakyatnya jadi korban peperangan. Sebagai penganut agama budha lama yang halus beliau memikirkan bagaimana cara menghindari peperangan. Tepat tengah malam sebelum pasukan lowanu datang, diam diam beliau mengumpulkan seluruh anggota keluarga kadipaten. Lalu adipati cangak mengeng bersemedi memohon pada yang maha kuasa. Semua keluarga kadipaten ikut berdoa dan berkumpul bersama sama. Kemudian adipati cangak mengeng mengumpulkan seluruh kesaktianya dan tangan kananya mengusap tembok depan kadipaten, tiba tiba seluruh bangunan kadipaten sios ambles hilang kedalam tanah diiringi dengan asap yang tebal. Kemudian adipati cangak mengeng dan keluarganya meninggalkan kadipaten yang sudah muspra. Sebelum pergi beliau berpesan agar seluruh rakyat kadipaten hidup dengan rukun meski berbeda beda pangagem ( agama ) maupun beda pekerjaan ( bedo le makaryo ).

Rombongan pasukan dari lowanu yang berniat menyerbu kadipaten sios tidak mendapati apa apa karena bangunan kadipaten sudah hilang ( muspra ) yang ada hanya asap tebal menyelimuti bekas kadipaten sehingga mereka kembali pulang ke kadipaten lowanu. Adipati cangak mengeng dan keluarganya perlahan lahan menuju barat daya ke arah matahari tenggelam. Dipinggir pantai beliau berpesan kepada para nelayan bahwa jika kelak terlihat awan yang bergulung gulung, berarak dan nampak kluwung ( pelangi ) dari arah barat daya, itu pertanda akan segera musim hujan rakyat segera bersiap siap menanam padi. Dengan kata lain meskipun tidak lagi berada di kadipaten sios adipati cangak mengeng tetap njampangi/ngawasi dari jauh kehidupan rakyat di kadipaten sios dengan mengirim hujan sehingga petani bisa bercocok tanam agar masyarakat di dusun sios tidak kekurangan pangan.